Jabatan Staf Ahli Gubernur Kepri Dipertanyakan

TANJUNGPINANG - Staf khusus kepala daerah, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur (Wagub) Kepri sampai saat ini masih menjadi pertanyaan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. Pertanyaan para anggota ini muncul, akibat tak ada satupun para staf khusus ini yang diketahui oleh publik.

“Saya secara pribadi tak tahu siapa saja para staf khusus kepala daerah di Kepri ini. Dari informasi yang saya dapat, salah satu staf khusus di bidang kelautan dan perikanan adalah Prof Dr Rokhmin Dahuri yang mantan menteri itu,” ungkap anggota DPRD Kepri, Hotman Hutapea kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (26/7).

Hotman menyesalkan, para staf khusus kepala daerah ini tidak terlihat secara maksimal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya. Bahkan, siapa saja yang duduk di staf khusus tersebut tidak diketahui identitasnya. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah mengekspos para staf khusus, berikut dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan.

“Harusnya sejak diangkat para staf khusus ini muncul dan melakukan transparansi ke publik. Jangan-jangan, para staf khusus ini tidak sesuai antara bidang pekerjaan dengan disipilin ilmunya masing-masing,” papar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kepri ini.

Bagi Hotman, penganggaran yang diberikan untuk membayar insentif para staf khusus ini tidak akan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), apabila pekerjaan dan tanggungjawab para staf khusus ini jelas dan transparan.

“Sekarang anggaran itu ada, tapi kinerjanya belum terlihat di masyarakat,” imbuhnya.

Senada dengan Hotman, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kepri, Yudi Carsana menegaskan, staf khusus adalah tim yang diangkat oleh kepala daerah, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) nya. Yang menjadi persoalan adalah, fungsi dan kinerja dari staf khusus ini tidak terlihat.

“Kalau tidak ada fungsinya, jelas ini menjadi beban APBD. Lebih bagus gaji atau insentif para staf khusus ini diposkan kepada kesejahteraan masyarakat miskin saja,” tegasnya.

Dari informasi yang diperolehnya, sambung Yudi, para staf khusus ini menerima pendapatan atau insentif dari APBD antara Rp3-5 juta setiap bulannya. Sedangkan jumlah para staf khusus ini sekitar empat sampai lima orang staf. Dengan jumlah ini, otomatis bisa membebani anggaran apabila tidak trelihat kinerjanya.

Ketika disinggung mengenai staf ahli gubernur, Yudi mengatakan, untuk staf ahli memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, staf ahli tidak menjadi persoalan, apalagi salah satu persyaratannya adalah pegawai negeri sipil.

“Kalau staf khusus kan cuma kebijakan kepala daerah, jadi siapa saja yang diangkat kitapun tak tahu,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Renu Yusneli mengatakan, saat ini staf khusus gubernur Kepri berjumlah 9 orang, yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing.

“Mereka diangkat berdasarkan kebutuhan gubernur, dengan ahli yang dimiliki masing-masing,” jelasnya.

Reni menambahkan, pengangkatan para staf khusus ini berdasarkan peraturan gubernur (pergub), berikut Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Para staf khusus juga mendapatkan insentif atau gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mereka dapat SK dari gubernur, yang setiap tahun bisa diperpanjang atau sebaliknya,” ujarnya.

Ditanya mengenai jumlah dan nama-nama dari staf khusus ini, Reni secara jelas mengatakan berjumlah 9 orang, diantaranya mantan menteri kelautan dan perikanan RI, Prof Dr Rohmin Dahuri. “Yang lainnya saya lupa namanya,” katanya.

Terpisah, Zamzami A Karim yang masuk dalam tim asistensi Gubernur Kepri bidang pembagunan kesra mengatakan, dirinya bersama belasan pengusaha, akademisi dan tokoh birokrat di Kepri telah diangkat gubernur Kepri sebagai tim asistensi, tapi bukan golongan staf khusus.

“Kalau kami beda dengan staf khusus. Soalnya kami tidak memiliki pendapatan dari kerja itu alias tak bergaji, seperti para staf khusus,” sebutnya.

Menurut Zamzami, adapun tim asistensi yang dibentuk gubernur terdiri dari dua tim, yakni, tim asistensi ekonomi dan tim asistensi pembangunan kesra. Sedangkan sifat kerjanya, hanya memberikan masukan dan saran kalau diperlukan.

“Tim kami hanya sewaktu-waktu saja, beda dengan staf khusus yang memiliki kewajiban untuk menjadi ‘pendamping’ gubernur,” paparnya.(k)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *