Pekerja Tambang Bauksit Dikhawatirkan Bergejolak

SEPI:Sebuah lokasi tambang bauksit di Senggarang saat sepi aktivitas. Foto diambil sebelum pemberlakukan Permen ESDM nomor 7 tahun 2012.

Sejak diberlakukan Permen ESDM nomor 7/2012 terhitung 7 Mei, perusahaan tambang bauksit di Bintan tidak melakukan eksplorasi. Otomatis, tenaga kerja perusahaan tambang bauksit tidak bekerja tanpa ada kejelasan status.

Ketua Himpunan Pengusaha Pemuda Indonesia (HPPI) Bintan, Hasriawadi, menyampaikan, 9 perusahaan tambang bauksit di Bintan tidak melakukan aktivitas untuk sementara waktu. Pengusaha masih membicarakan langkah apa yang harus ditempuh terkait dengan larangan ekspor bauksit dalam bentuk bahan mentah. Sementara, pekerja tidak diberhentikan atau PHK. Namun, ratusan pekerja tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.

Status pekerja tambang bauksit masih terkatung-katung. Jika pekerja di-PHK, pengusaha tentunya harus membayar kewajiban. Sementara, jika pekerja dipekerjakan melakukan penambangan, bahan tambang mau dijual ke mana. Kondisi itu yang dialami ribuan pekerja tambang di Bintan untuk saat ini.

“Kami khawatir akan terjadi gejolak dari pekerja tambang kalau kondisi ini berlanjut. Sampai saat ini belum ada respon dari Apindo dengan masalah yang dihadapi pengusaha bauksit. Sedangkan pemerintah pusat, hanya sesuka hati membuat kebijakan tanpa ada pertimbangan terhadap ribuan masyarakat yang bergantung dengan perusahaan tambang,” kata Hasriawadi, Senin (7/5).

Pada kesempatan lain, Bupati Bintan, Ansar Ahmad, menyebutkan, seluruh pengusaha tambang bauksit di Bintan telah mengetahui tentang pemberlakuan Permen ESDM nomor 7/2012 itu. Kapal ekspor bauksit tidak lagi beroperasi. Dari Pemkab Bintan masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemberlakuan Permes ESDM itu.

Sedangkan rencana pembangunan pabrik pengolahan bauksit menjadi aluminium (smelter) masih dalam proses pengurusan izin. Pemerintah berharap ada dukungan dari pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik aluminium itu.

“Soal tenaga kerja, pengusaha dinilai lebih bijak untuk mencari solusi yang tepat. Sambil itu berjalan, pengusaha diharapkan tetap memperhatikan reboisasi atau reklamasi bekas lokasi tambang,” sebut Ansar singkat.

Kepala Adpel Kijang, Guritno, mengungkapkan, saat ini kapal tidak ada yang berangkat ekspor bauksit. Filosofinya, kapal akan datang atau keluar Bintan jika ada barang yang diangkut. Jika barang tidak ada yang diangkut, kapal tidak ada.

“Kalau bauksit dilarang ekspor, tentu kapal tidak ada yang mengangkut,” tutur Guritno.

Di lain pihak, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra, mengaku, sampai saat ini belum ada laporan dari pengusaha tambang bauksit untuk melakukan PHK. Selama ini beberapa perusahaan tidak memberikan data mengenai jumlah dan status pekerjanya.

“Kami tidak tahu berapa jumlah pasti dari pekerja tambang bauksit di Bintan. Nanti akan dicek lagi,” ujar Hasfarizal singkat.

Dirikan Pabrik Bauksit

Sementara itu di Tanjungpinang, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang, Zul Hidayat, menjelaskan hingga saat ini belum ada larangan perusahaan bauksit melakukan produksi. Yang dilarang hanya ekspor bahan tambang mentah.

“Lima perusahaan yang memiliki izin resmi seperti PT Perjuangan, Alam Indah Purnawa, Kereta Kencana Perkasa, Sahnur dan PT Fipo Jaya, tetap diperbolehkan menambang. Hanya saja tidak boleh melakukan ekspor,” kata Zul Hidayat kepada Tanjungpinang Pos, Senin (7/5).

Menurut dia, pemerintah daerah belum mengeluarkan surat larangan produksi, karena dalam Permen ESDM tidak diatur untuk menyetop tambang. Dan belum ada payung hukumnya pemerintah melakukan penghentian tambang di Tanjungpinang.”Untuk menghentikan tambang bauksit tidak muda karena diatur dalam undang-undang. Walaupun ada larangan ekspor tapi di dalam surat ESDM tidak diatur larangan produksi,” kata Zul Hidayat lagi.

Karena potensi tambang bauksit di Tanjungpinang dan Bintan pada umumnya masih menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. PT Lobindo Nusa Persada sudah memasukan surat permohonan mendirikan pabrik bauksit. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Tanjung Moco Dompak. Pelabuhan Tanjung Moco merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungpinang.

“Surat tembusanya sudah kita terima. PT Lobindo siap mendirikan pabrik Bauksit di Dompak dengan investasi mencapai Rp100 miliar lebih,” paparnya.

Manager Operasional PT Perjuangan, Arman, menjelaskan, sudah tiga hari perusahaannya tidak beroperasi. Ini dilakukan menyusul terbitnya peraturan ESDM dilarang ekspor bauksit mentah. Semua aktivitas di area pertambangan disetop. Walaupun tidak ada larangan produksi, menurut dia, tapi kalau tetap produksi akan rugi. Sebab, semua alat-alat yang digunakan adalah rental.

“Percuma kita lakukan penambangan kalau tidak bisa dijual. Semuan alat yang kita gunakan sewa semuanya, duitnya dari mana kita bayar kalau tidak bisa jual bauksit,” kata Arman.

Kata dia, sesuai dengan hasil pertemuan dengan Dirjen ESDM, kalau Peraturan Menteri Energy Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 tahun 2012 terkait larangan ekspor bahan tambang mentah jenis bauksit, nikel, besi, akan direvisi.

“Pemerintah pusat berjanji akan mengumumkan hasil revisinya tanggal 7 Mei (hari ini), saya masih menunggu hasil revisinya,” paparnya. Dalam revisi itu, salah satu poin boleh perusahaan melakukan eksport bauksit tapi harus membayar Bea Keluar (BK) hingga mencapai 20 persen.(fre/ass)

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *