Pemprov Bahas UMP 2013

UPAH: Gubernur Kepri HM Sani saat berkunjung ke Tanjungpinang bersama Wagub Kepri HM Soerya Respationo.

AKSI mogok nasional para pekerja tanggal 3 Oktober di beberapa kabupaten/kota kemarin menjadi catatan penting bagi Pemprov Kepri dalam menentukan kebijakan guna peningkatkan kesejahteraan buruh. Salah satunya menetapkan upah layak bagi pekerja dengan langkah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Gubernur Kepri H Muhammad Sani, saat berkunjung ke kantor Rredaksi Tanjungpinang Pos, menegaskan, Pemprov Kepri sudah mengagendakan untuk penetapan langkah dalam menentukan nilai UPM tahun 2013. Penentuan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kepri mengenai aksi tanggal 3 Oktober di Batam dan Bintan, kemarin. Salah satunya menetapkan UMP 2013. Nilai UMP itu segera kami bahas dalam waktu dekat ini,” kata Sani, Jumat (5/10).

Sebelumnya, FKUI SBSI Bintan mengadakan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan guna menyikapi penetapan UMK tahun 2013. Soalnya, kebijakan Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2013 mendatang dinilai keliru atau melanggar undang-undang.

Ketua FKUI SBSI Bintan, T Sianturi, mengaku pihaknya baru mendapat surat Dewan Pengupahan provinsi atas nama Gubernur Kepri nomor 190/KDh Kepri.561/9.12 tentang persiapan pembahasan upah minimum kabupaten/kota tahun 2013 tertanggal 10 September 2012.

Dalam surat yang ditujukan untuk bupati/wali kota se-Provinsi Kepri itu dijelaskan mengenai pelaksanaan penetapan UMK tahun 2013. Namun, dalam poin C nomor 8 dinyatakan, Pemprov Kepri seperti tahun sebelumnya, tidak menetapkan UMP tahun 2013. Untuk itu UMP didasarkan pada nilai UMK terendah di Provinsi Kepri.

“Hal itu jelas melanggar undang-undang. Karena UMK ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi (UMP). Makanya kami mendesak agar Pemkab Bintan mempertanyakan kembali ke Gubernur Kepri mengenai kebijakan Dewan Pengupahan provinsi itu,” tegas Sianturi kepada Tanjungpinang Pos.

Di dalam Keputusan Menakertrans RI tahun 2000 tentang upah minimum, sudah dijabarkan bahwa UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlaku 1 Januari. Berarti 1 November 2012 ini, nilai UMP tahun 2013 sudah harus ditetapkan. Sementara, UMK ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum 1 Januari, setelah UMP ditetapkan. Dalam Permenakertrans RI nomor 13/2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL juga ditegaskan dalam Pasal 7, UMP yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai KHL kabupaten/kota terendah di Provinsi yang bersangkutan.

“Dalam Permenakertrans itu sudah jelas nilai terendah kebutuhan hidup layak (KHL), bukan UMK terendah. Kalau surat Gubernur Kepri tetap dijalankan, Dewan Pengupahan Kepri melanggar ketentuan. Mereka tahu tapi tidak melaksanakan. Kami dewan pengupahan Kabupaten bagaimana mau membahas UMK. Nilai UMP saja tidak ditetapkan oleh Gubernur. Kalau UMP tidak ada, UMK juga tidak bisa diusulkan bupati kepada Gubernur,” ujar Sianturi.

Kepala Disnaker Bintan selaku Ketua Dewan Pengupahan Bintan Hasfarizal Handra, mengatakan pihaknya sudah melaporkan mengenai tuntutan buruh mengenai Hostum dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam aksi nasional, kemarin. Mengenai hapus outsourcing, Pemkab Bintan menunggu keputusan pusat.

Sedangkan untuk implementasi upah murah, Pemkab Bintan akan merealisasikan dalam bentuk upah layak. Penetapan upah layak akan berujung pada penetapan UMK. Pemkab Bintan meminta agar Dewan Pengupahan Provinsi Kepri segera menetapkan nilai UMP. Soalnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Gubernur yang menetapkan UPM sebelum mengesahkan nilai UMK.

“Nilai UMK harus lebih besar dari UMP. UMK tidak bisa ditetapkan, karena UMP belum ditetapkan. Nilai UMK tidak boleh di bawah UMP. Masalah yang disampaikan FKUI SBSI soal UMP ini, akan kami koordinasikan ke DPP,” ujar Hasfarizal.(yusfreyendi)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *