PT Lobindo Diduga Beli Bauksit Ilegal

BAUKSIT: Pengangkutan bauksit milik PT Lobindo di Pelabuhan Sungai Timun, beberapa hari lalu.

BAUKSIT: Pengangkutan bauksit milik PT Lobindo di Pelabuhan Sungai Timun, beberapa hari lalu.

PT Lobindo sebagai salah satu perusahaan pertambangan bauksit di daerah Sungai Timun, Tanjungpinang membantah jika dalam proses penambangan dan pengangkutan bauksit belakangan ini dilakukan secara ilegal. Demikian ditegaskan Direktur PT Lobindo, Anton.

Keterangan dari Anton ini tidak terlepas dari informasi dan penelusuran yang dilakukan Tanjungpinang Pos, dimana PT Lobindo membeli biji bauksit siap ekspor ke PT Sanur yang notabenenya masih belum memiliki izin penambangan dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Lobindo sendiri, melalui Anton menjelaskan kembali, bahwa pembelian atau aktifitas penambangan yang dilakukan selama ini legal dan membali bauksit dari PT Pipo.

“Kami belinya dari PT Pipo dan bukan PT Sanur,” ujarnya menegaskan.

Ditanya kenapa melakukan pengangkutan melalui pelabuhan Sungai Timun milik PT Sanur, dan bukan di pelabuhan milik sendiri, Anton menjawab, pelabuhan PT Lobindo ada beberapa titik di wilayah Tanjungpinang, dan salah satunya yang berada di Sungai Timun tersebut.

“Memang punya kami ada juga di Senggarang, Dompak Darat dan Dompak Laut. Termasuk yang Sungai Timun,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tanjungpinang Kota, AKP Andi Rahmansyah yang dimintai tanggapannya mengenai dugaan penambangan dan pengangkutan batu bauksit ilegal ini, AKP Andi mengaku tidak tahu sama sekali. Meskipun tersiar kabar, bahwa ada jajaran kepolisian setempat yang pernah turun dan meninjau ke lokasi penambangan.

“Seingat saya memang ada anggota yang turu, tapi saya pastikan itu bukan dari kami di polsek. Mungkin jajaran dari Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Tanjungpinang. Soalnya yang penambangan bauksit, kami tidak pernah turun dan ikut campur. Itu lebih pada domain atasan kami,” ungkap Andi yang dihubungi Tanjungpinang Pos, Selasa (25/12) kemarin melalui sambungan telepon.

Ternyata selain di Sungai Timun, ternyata PT Lobindo juga diduga mengambil batu bauksit secara ilegal di Dompak. Alhasil dengan kejadian ini, Puluhan warga Dompak RT 1 RW 03, Sabtu (22/12) malam, terpaksa menahan dua mobil pengangkut tambang baukit, yang melintas di jalan raya Dompak.

Ketua RT 1 RW 03 Dompak, Malik, menjelaskan, warga terpaksa menahan dua truk pengangkut baukit.Karena penambangan dilakukan di malam hari. Dan, aturan yang sudah ada, di Dompak sebagai pusat pemerintah Kepri, tidak ada lagi izin penambangan.

“Jalan yang digunakan untuk menambang jalan umum atau jalan raya. Padahal, penambangan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, bukan kepentingan masyarakat. Kalau jalan rusak, perusahaan tambang tinggal kabur dan lari, siapa yang dirugikan kalau bukan masyarakat sendiri,” kata Malik, Kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (23/12).

Kata Malik, kalau penambangan di malam hari dilaksanakan, bagi warga masih bisa menerimannya. Tapi warga tak menerimanya, karena jalan masyarakat digunakan sebagai jalur untuk mengangkut bauksit.

”Kalau jalan rusak masyarakat yang juga gigit cari. Perusahaan tambang yang tak tahu apa nama PT-nya tinggal meninggalkan jalan yang rusak,” tegasnya.

Karena tambang di malam hari dan daerah Dompak tidak diperbolehkan ditambang lagi, Malik minta kepada penegak hukum dan pemerintah, supaya menghentikan aktivitas tambang di pusat pemerintahan Provinsi Kepri di Dompak Ketika dikonfirmasi, Humas PT Lobindo, Gentong menegaskan, bahwa apa yang terjadi di Dompak pada Sabtu malam akhir pakan lalu itu bukan dilakukan oleh perusahaanya.

“Saya tidak mau komentar banyak, takut salah pula nanti. Tapi kalau ditanya itu Lobindo atau tidak, saya bisa tegaskan itu bukan kami,” singkatnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini, Kabid Pertambangan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Tanjungpinang, Hidayat mengaku belum tahu mengenai masalah tersebut, khususnya yang terjadi di Dompak.

Ia menjelaskan, bahwa jika apa yang dilakukan masyarakat ini karena kesalahan penambangan atau menambang di luar izin yang dilakukan perusahan tersebut, maka ini sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat.

“Tapi kalau izinnya ada, dan ditahan masyarakat. Mungkin kami yang kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertambangan bauksit ini,” imbuhnya.sebelum mengambil kebijakan.

Sedangkan masalah PT Lobindo yang membeli bauksit milik PT Sanur, Hidayat mengatakan, kedua perusahaan ini bisa saja melakukan transaksi bisnis, asalkan keduanya memiliki izin tersebut. Dan sampai sekarang, PT sanur sendiri belum mendapat rekomendasi atau izin apapun dari pemerintah kota, seiring beberapa tunggakan mereka pada pemerintah.

“Yang ada izin penambangan di Kota Tanjungpinang ada 4 perusahaan, izin ekspor hanya dua perusahaan, dan izin mengangkut dan menjual hanya satu perusahaan. Dan PT Sanur belum ada di tiga itu,” tukasnya. (fik/ass)

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *