Perda Tarif RSUD Ditolak

Muhammad Arif

Muhammad Arif

Biaya Rawat Inap Kelas III Tetap Rp7 Ribu Semalam

Perda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RUSD Tanjungpinang ditolak Gubernur Kepri, HM Sani. Ini baru pertama kalinya Perda yang dibuat Pemko dan DPRD Tanjungpinang ditolak.
Ketua Pansus Perda Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Tanjungpinang, Muhammad Arif, menjelaskan, gubernur menolak perda tersebut dengan alasan cukup diatur di perwako saja.
Sebab, RSUD Tanjungpinang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kalau sudah BLUD, tarif pelayanan rumah sakit cukup hanya melalui perwako, tidak perlu Perda tarif lagi.
Selain itu, alasan lain gubernur adalah, berdasarkan Perwako No.36 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan RSUD Tanjungpinang. Dalam Perwako tersebut, sebagai penyelenggara, pola pengelolaan keuangan RSUD melalui BLUD. Hingga saat ini, Perwako tersebut belum dicabut. Jika ingin membuat Perda, maka status BLUD harus dicabut.
Padahal, sesuai dengan aturan, seluruh RSUD plat merah yang ada di tanah air harus menjadi BLUD sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan. BLUD boleh menentukan tarif berdasarkan Perda.
Tapi mengapa di Tanjungpinang tidak boleh? Diduga karena persaingan rumah sakit yang ada di Pulau Bintan. Saat ini, ada 5 rumah sakit di Pulau Bintan, yaitu RSUD Tanjungpinang, RSUD Kijang, RSUP Tanjungpinang, RSUP Tanjunguban, dan RS Angkatan Laut Tanjungpinang.
“Saya juga bingung, gubernur menolak Perda tarif rumah sakit untuk Kelas III. Tarif yang dipakai saat ini masih menggunakan Perda RSUD tahun 2002 lalu yang saat itu masih mengatasnamakan Kabupaten Kepulauan Riau. Sudah saatnya disahkan Perda baru karena itu sudah 10 tahun lebih,” kata Muhammad Arif kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (28/2).
Sesuai dengan perkembangan saat ini, di dalam Perda tahun 2002 untuk biaya pasien  menginap di Kelas III Rp7 ribu satu malam. Sedangkan Perda baru yang direvisi, biaya inap satu malam Kelas III Rp40 ribu.
“Dibenarkan oleh Undang-Undang Kesehatan nomor 44 tahun 2009, RSUD Tanjungpinang yang sudah menjadi BLUD sah-sah saja kalau membuat Perda Tarif Layanan Kelas III. Untuk Kelas II, Kelas I dan VIP memang cukup dengan Perwako saja. Itu sudah diatur,” tegas Arif.
Sudah banyak contoh di daerah lain seperti RSUD yang berstatus BLUD memiliki Perda tarif sendiri untuk Kelas III. Misalnya di Sukabumi ada RSUD sudah menjadi BLUD tapi menentukan tarif pelayanan kesehatan mengunakan Perda. Daerah lainnya yang menerapkan perda sama adalah RSUD Sidoarjo.
“Dalam perda itu, bukan hanya mengatur tarif inap Kelas III, tapi tarif jasa dokter, perawat, jasa pelayanan kesehatan lainnya. Sehingga dokter, perawat dan medis lainnya bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena, selama ini banyak keluhan dari tim medis, karena kurang kesejateraan akibat perda lama belum direvisi,” ungkapnya.
Dewan akan terus berjuang, bagaimana caranya agar Perda itu bisa diterapkan. “Kalau bisa hingga Mahkamah Agung (MA). Jika gubernur menolaknya melalui undang-undang, kita membuat Perda ini sudah sesuai juga dengan undang-undang,” tegasnya. (ABAS)

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *