6 Wakil Rakyat di DPRD Tanjungpinang Mesti Mundur

Beni

Beni

Pindah Partai Politik dan Ikut Nyaleg Lagi

Anggota DPRD yang pindah partai dalam pencalonan anggota legislatif Pemilu 2014 harus mengundurkan diri dari keanggotaan di dewan. Keharusan itu tertuang dalam Peraturan KPU No 07 tahun 2013 pasal 19 huruf I.

“Itulah keputusan KPU pusat dan harus dijalankan sampai dengan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di tanah air,” kata Den Yealta, Ketua KPU Kepri, kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (21/3).

Den Yealta, menjelaskan, keputusan KPU Pusat yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 mensyaratkan bahwa bagi calon anggota legislatif yang pindah partai, wajib mengantongi izin dari parpol asal.

Lalu, bagi anggota DPRD yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan partai yang berbeda dari sebelumnya, diharuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil rakyat. Pengunduran diri ini sudah disetujui dan harus tuntas paling lambat sampai proses perbaikan Daftar Caleg Sementara (DCS) dilakukan KPU.

Lalu, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, bakal caleg yang pernah tersandung kasus hukum, harus telah selesai menjalani hukuman agar bisa ditetapkan sebagai caleg pada Pemilu 2014 mendatang. Selain itu, bakal caleg tersebut harus mendapat surat keterangan dari kepolisian yang didalam surat tersebut dijelaskan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya.

“Anggota DPRD yang maju lagi dari partai yang berbeda harus melampirkan form BB 5. Form itu yang menyatakan, kalau dia sudah mengundurkan diri dan disetujui pimpinan dewan,” tambah Den lagi.

Dalam peraturan KPU pusat, calon anggota legislatif yang pindah partai harus menyertakan form BB 5.

Isian itu menegaskan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD.
Selain form BB 5, calon juga harus menyertakan surat keputusan pimpinan dewan atas PAW caleg tersebut dari DPRD.

Dokumen pengunduran diri sebagai anggota dewan dan surat pimpinan dewan itu harus dilampirkan saat mendaftar di KPU pada 9 sampai 22 April 2013.

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang, harus disampaikan kepada KPU, paling lambat pada masa perbaikan DCS.

Sementara itu, di DPRD Kota Tanjungpinang setidaknya terdapat beberapa nama yang partainya tak lolos verifikasi dan masih berniat maju dalam Pemilu legislatif.

Mereka adalah Ahmad Dani (PDK), Beni (PIB), Reni (PIB), Deni Mulyana (PKNU), Agung Triyanto (PKPB) dan Vonny Angelin (PDP). Artinya, para politisi ini harus berpikir dua kali, kalau ingin mencolonkan kembali menjadi anggota DPRD Kota Tanjungpinang, untuk periode 2014-2019 mendatang.

Soalnya, bila ingin maju lagi, mereka harus pindah partai politik (parpol) lantaran parpol yang mengusung mereka ke DPRD Tanjungpinang 2009 lalu, tak lolos verifikasi KPU. Kalau pindah partai, maka mereka harus meninggalkan kursi di DPRD Tanjungpinang.(ass)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *