Adcost Perjalanan Dinas Pengaruhi Pejabat

Muttaqin Yaser

Muttaqin Yaser

Sejak Februari 2013 lalu, pemerintah telah mengintensifkan pem berlakuan Permendagri nomor 16/2013 tentang perubahan Permendagri nomor 37/2012 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2013.

Ketentuan Permendagri tersebut mengacu kepada Permenkeu nomor 113/PMK/2012 yang mengatur tentang biaya perjalanan dinas pejabat negara dan PNS. Sesuai dengan payung hukum itu, perjalanan dinas seorang pejabat dan PNS harus diberikan sesuai dengan pengeluaran nyata yang dibuktikan dengan kwitansi atau print out.

Jika selama ini besaran biaya perjalanan dinas dikeluarkan dengan anggaran yang cukup besar, tahun 2013 ini nilainya dibayar sesuai angka yang tertera dalam kwitansi.

“Sebenarnya, ketentuan yang disebut adcost itu sudah tahun lalu diberlakukan. Tapi lebih diintensifkan tahun ini. Perjalanan dinas yang diatur sesuai adcost itu jelas mempengaruhi pejabat yang ditugaskan ke luar daerah. Karena uang perjalanan dinas yang didapat tidak bisa mengobati capek,” ujar seorang pejabat eselon di lingkungan Pemkab Bintan yang enggan disebut namanya, Senin (1/4).

Pada kesempatan lain, Anggota DPRD Bintan, Muttaqin Yaser, mengaku, ketentuan adcost tersebut sudah berjalan di DPRD Bintan terhitung Januari lalu. Ada beberapa item biaya yang diatur sesuai dengan pengeluaran nyata itu seperti transportasi dan akomodasi.

Untuk transportasi pesawat saja, harus dilampirkan boarding pass bandara. Jika tidak dilampirkan, biaya akan berkurang. Begitu juga dengan penginapan dan pengeluaran lain, harus disesuaikan dengan pengeluaran.

Khusus untuk uang harian dan refresentasi, lanjut Muttaqin Yaser, pengeluaran masih dilakukan dengan pola lama, dibudget atau ditetapkan terlebih dahulu yang biasa disebut dnegan Lumpshum. Namun, nilai atau tarif biaya tersebut ditentukan sesuai dengan rincian yang tertera dalam Permenkeu nomor 37/PAK.02/2012.

“Hampir semua perjalanan dinas dibayar sesuai adcost atau biaya dihitung berapa angka yang sebenarnya. Itu dibuktikan dengan kwitansi maupun print out. Sistem keuangan itu jelas mempengaruhi keberadaan anggota dewan terhadap konstituennya,” ujar Muttaqin Yaser.

Muttaqin Yaser mengaku, dalam satu kali perjalanan dinas ke luar daerah, maksimal uang sisa hanya Rp500 ribu. Namun anggota dewan lebih banyak merugi saat ke luar daerah itu. Sementara, masyarakat umum atau konstituen partai menilai seorang wakil rakyat banyak mendapat uang.

Padahal kondisinya bertolak belakang. Sementara, hasil kunjungan kerja maupun konsultasi ke pemerintah pusat akan memberikan manfaat kepada pembangunan masyarakat di daerah.

“Dalam melayani rakyat atau konstituen, tidak cukup direalisasikan melalui pembangunan. Kita juga perlu memperhatikan kondisi sosial lainnya. Semua anggota dewan dan pejabat mengeluh saat menjalankan tugas di luar daerah. Kami berharap masyarakat memahami kondisi ini,” harap Muttaqin Yaser.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi mengatakan hal senada. Hanya saja, Lamen mengaku tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap kinerja anggota dewan Bintan.

“Kami tetap melaksanakan kunjungan kerja untuk hal-hal yang penting meskipun diberlakukan sistem adcost itu. Saya rasa tidak begitu berpengaruh la,” sebut Lamen baru baru ini.(fre)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *