DPRD Cari Info e-KTP ke Kemendagri

Maskur Tilawahyu

Maskur Tilawahyu

Informasi simpang siur mengenai e-KTP yang tidak bisa difotokopi cukup meresahkan warga Tanjungpinang. Dan ternyata kesimpangsiuran ini langsung diklarifikasi oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, menegaskan, Surat Edaran Mendagri No 471.13/1826/SJ juga tidak melarang e-KTP difotokopi.

“Ini harus diluruskan. Saya melihat ada yang salah kaprah memaknai pelarangan fotokopi e-KTP itu,” ujar Reydonnyzar.

Dalam SE itu juga dijelaskan bahwa, seluruh instansi pelayan publik dari pusat hingga daerah harus menyediakan card reader untuk membaca e-KTP dan tidak diizinkan untuk difotokopi. Alat ini sendiri ini ternyata harus disediakan oleh instansi yang berkaitan, baik itu anggaran maupun proses pengadaannya.

Oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu bahwa, mekanisme penggunaan e-KTP bukan hanya menimbulkan masalah baru bagi pengguna dan pemerintah daerah. Akan tetapi, penerapan e-kTP di masyarakat juga akan menjadi beban di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau card readernya harus pemerintah daerah atau instansi swasta yang menyediakannya, maka ini ujung-ujungnya proyek dan anggaran lagi,” terangnya.

Seharusnya, kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tanjungpinang ini, card reader itu bagian yang tidak terpisahkan dari proyek pembuatan e-KTP. Karena ini bagian yang tidak terpisahkan, pada saat penggunaannya.

“Kalau kementerian tau e-KTP harus dibaca pakai card reader, kenapa gak sekalian aja kemarin. Ini malah bagi-bagi masalah dan beban ke swasta (perbankan) dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Terkait dengan masalah ini, Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang juga berencana akan mendatangi kementerian dalam negeri, dengan agenda untuk meminta kejelasan mengenai penggunaan e-KTP ini sendiri.

“Baik itu masalah fotokopi yang tidak boleh berulang kali, maupun pengadaan card reader ini,” tukasnya.

Polemik Soal Chip
Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau agar e-KTP jangan terlalu sering di-fotokopi dan di-stapler karena ada chip di dalamnya. Namun bila dilihat dari foto contoh di situs setkab.go,id, e-KTP yang dibagikan saat ini belum memiliki chip.

Dalam SE Nomor: 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013, Gamawan menyebutkan, di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan. Bagi instansi pemerintah juga diwajibkan menggunakan card reader untuk membaca e-KTP tersebut.

“Chip yang tersimpan di dalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip),” tulis Mendagri dalam surat edaran tersebut seperti diberitakan setkab.go.id.

Namun rupanya yang beredar sekarang bukanlah KTP berchip seperti yang ditampilkan di situs tersebut. Dari penampakannya, terlihat jelas tak ada chip di dalamnya. e-KTP yang memiliki chip terlihat menyatu dengan kartu dan bentuk mirip dengan sim card sebuah kartu telepon seluler.Pada awal 1 Januari 2014, KTP non elektronik akan ditarik seluruhnya.

Mulai tanggal tersebut, larangan untuk memotokopi dan menyetapler e-KTP mulai berlaku. “Apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memotokopi, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP,” imbuh Gamawan.

Maka itu, tak heran ada sejumlah instansi yang saat ini masih memberikan KTP reguler. Bahkan ada yang memberi lembar KTP lama dengan laminating seperti yang terjadi di Kelurahan Joglo, Jakarta Barat.

Kepala Satuan Layanan Registrasi dan Kependudukan Kelurahan Joglo, Sri Haryuti, menjelaskan, untuk pembuatan e-KTP saat ini pihaknya hanya memberikan KTP reguler. Ada yang dilaminating, ada juga yang diberi kartu dengan cover yang keras.

“Kalau misalnya bikin e-KTP setelah KTP reguler jadi, harus bikin surat keterangan dari RT setempat, begitu reguler jadi, langsung bikin e-KTP? kirim ke Kemendagri,” jelasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi kemudian memberikan penjelasan. 130 Juta e-KTP yang sudah dikeluarkan ke penduduk Indonesia tidak sama dengan KTP lama. Semua sudah dilengkapi chip, namun tidak terlihat.

Gamawan menjelaskan, chip yang terdapat di dalam eKTP ialah chip jenis contactless. Chip tersebut lanjut Gamawan, memang tidak terlihat dari luar seperti chip dalam kartu kredit dan sim card ponsel.

“Chip yang di dalam itu namanya contactless, dan tidak muncul di luar,” terangnya.

Di situs e-KTP.com, ada penjelasan chip itu tidak nampak karena menggunakan Gelombang Radio RFID (radio frequency identification), sehingga e-KTP tidak harus persis menyentuh alat pembaca untuk bisa dibaca.

“Semua itu pakai chip, jadi yang 130 juta itu pakai chip. Kalau tidak buat apa ada e-KTP kalau sama dengan KTP yang lama,” ujar Gamawan, Selasa (7/5/2013). (fik/net)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *