Warga Kecewa Sosialisasi Amdal Pertambangan

SOSIALISASI: Warga Desa Kuala Raya saat sosialisasi tambang PT WMN di kantor Camat Singkep Barat, Jumat (17/5).  F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

SOSIALISASI: Warga Desa Kuala Raya saat sosialisasi tambang PT WMN di kantor Camat Singkep Barat, Jumat (17/5).
F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

Dalam sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk penambangan di Desa Kuala Raya, PT WMN yang jadi perwakilan pihak perusahaan PT TBJ, tidak dapat memberikan jawaban atas keinginan masyarakat.

Padahal, perusahaan ini pernah mengalami penolakan dari masyarakat yang sama pada tahun 2010 lalu.

“Mana perwakilan perusahaan, masa tidak ada. Harusnya dalam sosialisasi ini, ada perwakilan perusahaan yang dapat menjawab keinginan masyarakat,” kata Samsul, salah seorang warga di sela sosialisasi berlangsung, Jumat (17/5).

Dikatakan, penolakan warga atas aktivitas karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Surat penolakan sudah diantar ke Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga. Namun hingga saat ini belim ada surat balasan yang diberikan instansi terkait tersbut.

“Kenapa sekarang tiba-tiba mau masuk lagi, meski di bawah bendera TBJ,” sebutnya.

Dituturkannya, tidak hadirnya perwakilan perusahaan dalam sosialisasi, menunjukan bahwa sebenarnya perusahaan hanya ingin mengeruk keuntungan tanpa memikirkan nasib masyarakat.

“Apalagi belum apa-apa pihak perusahaan telah memasng patok-patok tanah. Setahu saya yang berhak memasang patok tanah adalah orang BPN bersama Distamben,” ucapnya.

Pihak konsultan pertambangan dari PT Mahakarya Lintasindo, Ir Andri Krisnawan, tidak dapat menjelaskan tidak hadirnya pihak perusahaan dalam sosialisasi yang dilakukan. Sebagai konsultan Amdal, pihaknya hanya memberikan pemaparan dampak lingkungan dari aktivitas tambang yang nantinya dilakukan.

“Kami hanya sebagai pihak konsultan. Pekerjaan yang kami lakukan hanya menganalisa dampak lingkungan dan pengendaliannya hingga tidak merusak ekosistem,” imbuhnya.

Sementara itu, Zulfadli, pegawai BLH Kabupaten Lingga, mengatakan, sebagai instansi yang berwenang mengawasi aktivitas pertambangan, ia menganjurkan agar perusahaan melakukan aktivitas tambang dengan peraturan pengolahan limbah yang ditetapkan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada terganggunya mata pencaharian warga laiinya.

“Perusahaan harus membuat dam penampungan limbah. Agar air bekas pencucian tidak langsung masuk ke laut. Jarak aktivitas tambang juga harus diperhatikan tidak sampai ke bibir pantai,” imbuhnya.(tir)

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *