Top Posts
Home Berita Batam
Category

Berita Batam

Karena Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia, 4 Gudang Distributor Mainan di Segel
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAHukum

Karena Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia, 4 Gudang Distributor Mainan di Segel

written by tjppadm

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menyegel empat gudang distributor mainan impor dan produksi dalam negeri yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu penyebabnya adalah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga banyak barang-barang yang masuk tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Keempat distributor tersebut lanjutnya, tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Menurut Veri, dari hasil temuan mainan anak-anak yang diproduksi di dalam negeri sudah mengikuti ketentuan, hanya saja produk mainan impor masa penggunaan SNI-nya sudah kadaluarsa sejak 2007.

“Mainan ini banyak yang tidak memenuhi K3L yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup,” katanya saat meninjau ke salah satu gudang distributor yang berada di kawasan, Batuampar, Kamis (8/11).

Veri menambahkan, penertiban tersebut dilakukan berdasarkan Permen Perindustrian Nomor 24 tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI mainan secara wajib, sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 55 tahun 2013 tentang perubahan Permen Nomor 24 tahun tentang pemberlakuan SNI mainan secara wajib dalam rangka perlindungan konsumen.

“Mereka juga tidak dapat memperlihatkan dokumen impor dan tindakan yang kita lakukan adalah memasang PPNS_PK Line dan menyegel toko serta gudang yang menyimpan produk mainan yang itdak sesuai ketentuan,” paparnya.

Kata Veri, pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mainan yang tidak memiliki SNI tersebut dan apabila mengandung bahan-bahan berbahaya akan langsung dimusnahkan.

“Mereka melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ancamannya hukuman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar

Distributor mainan impor PT JMP di pergudangan Union, Sujipto, mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan SNI yang dikeluarkan Kemendag.

November 12, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Polres Tanjungpinang Masih Memburu 2 Pencurin Uang Seorang Petinggi Partai Demokrat
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Polres Tanjungpinang Masih Memburu 2 Pencurin Uang Seorang Petinggi Partai Demokrat

written by tjppadm
Polres Tanjungpinang masih memburu dua pencuri uang senilai Rp130 juta milik Remon, salah seorang petinggi Partai Demokrat Kepulauan Riau. Kedua pelaku yang kini berstatus buron itu diketahui bernama Feri dan Oleng. Keduanya diketahui sedang berada di Kota Palembang.

Feri dan Oleng diketahui sebagai otak pencurian uang senilai Rp130 juta milik Remon yang terjadi di Komplek Ruko D’Green, KM 8 Tanjungpinang pada 18 Oktober 2018 lalu.

Saat menjalankan aksinya pelaku memanfaatkan jaringan mereka yang berada di Tanjungpinang, yaitu Roni dan Ria Kusnandar.

“Roni dan Ria Kusnadar telah dibekuk jajaran Mapolres Tanjungpinang dan Polsek Bukit Bestari,” ucapnya.

Lebih lanjut Ucok memaparkan, Ria (48 tahun), warga Jalan Ganet Tanjungpinang ditangkap di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Minggu tanggal 21 Oktober 2018. Kemudian disusul Roni (39 tahun) yang dibekuk di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur pada 24 Oktober 2018.

“Ria Kusnandar bertugas membawa mobil, sedangkan Roni turut membantu mengambil uang di dalam mobil korban. Feri dan Oleng yang mengatur strateginya,” jelas Ucok.

Terkait kasus ini, polisi juga mengamankan BES, pria 43 tahun, warga Gesek, Toaapaya Bintan. Yang bersangkutan turut diamankan karena telah melakukan pertolongan jahat dengan membantu mengantarkan Ria Kusnandar ke pelabuhan Tanjung Uban hingga berhasil melarikan diri ke Batam.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwihatmoko Wiraseno menjelaskan, aksi para pelaku ini telah direncanakan sejak sebulan sebelumnya.

“Mereka menargetkan nasabah bank yang mengambil uang dalam jumlah besar, lalu mengikutinya, dan kemudian melakukan aksinya di lokasi yang dianggap aman,” tuturnya.

Ketiga pelaku yang telah diamankan polisi mengakui perbuatannya. Menurut Ria, uang yang berhasil mereka curi dibagi berdasarkan peran. Dia dan Roni masing-masing mendapat Rp30 juta. Sedangkan sisanya diambil Feri dan Oleng.

November 9, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Jumlah Penumpang Pesawat di Kepulauan Riau Menurun

written by tjppadm

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang pesawat mendarat di sejumlah bandara di Kepri dengan rute domestik pada September 2018 sebanyak 250.492 orang, turun 2,79 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 257.679 orang.

Sementara sebanyak 209.016 orang pada September 2018 berangkat dari bandara di Kepri menuju berbagai daerah di Indonesia. Penumpang yang berangkat melalui bandara di Kepri saat itu turun 9,56 persen dibandingkan Agustus 2018 yang mencapai 231.098 orang.

“Jumlah penumpang yang berangkat pada September 2018 turun 7,24 persen bila dibandingkan September 2017 yang mencapai 225.318 orang,” ujarnya.

Zulkipli mengemukakan penumpang angkutan udara internasional yang datang ke Kepri pada September 2018 mencapai 12.062 orang. Angka ini tercatat lebih tinggi 484,68 persen dibandingkan dengan keadaan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 2.063 orang.

Sementara itu, selama September 2018 ada sebanyak 2.098 orang yang berangkat ke luar negeri melalui bandara di Kepri. Jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat turun 72,60 persen dari Agustus 2018 yang mencapai 7.656 orang.

“Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, terjadi penurunan 12,18 persen, di mana jumlah penumpang angkutan udara internasional yang berangkat pada September 2017 mencapai 2.389 orang,” ucapnya.

Dari kondisi itu, menurut dia jumlah penumpang angkutan udara di Kepri selama September 2018 didominasi oleh penumpang penerbangan domestik yang datang sebesar 52,88 persen. Sedangkan yang terendah adalah jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat sebesar 0,44 persen dari total seluruh penumpang angkutan udara.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara baik domestik dan internasional mengalami penurunan sekitar 4,98 persen dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan September 2017 juga terjadi penurunan sebesar 5,69 persen yakni dari 502.250 orang menjadi 473.668 orang di September 2018.

November 5, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Batam Berpotensi Menjadi Penghubung Ekonomi Asia Pasifik
Berita BatamPemerintah dan Masyarakat

Batam Berpotensi Menjadi Penghubung Ekonomi Asia Pasifik

written by tjppadm

Kota Batam, Provinsi Kepri diharapkan bisa menghubungkan atau menjadi penghubung benua Asia dan Pasific terutama dari sektor ekonomi. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya ingin Kota Batam tidak hanya terdepan dari sisi lokasi saja. Namun harus terdepan dalam hal pembangunan ekonomi.

“Dengan lokasi yang strategis, Batam memiliki potensi yang sangat besar dan kita ingin menjadi yang terdepan bukan dari sisi lokasi saja, tapi juga lainnya terutama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Kata Lukita, pada kepemimpinannya saat ini Dewan Kawasan (DK) mengharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat didongkrak pada angka tujuh persen.

Hal itu lanjutnya, merupakan tantangan dan bisa dicapai apabila seluruh stakeholder di Provinsi Kepri, pemerintah pusat dan Pemkot Batam bersatu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki kota industri tersebut.

“Kami terus bertekad untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tumbuh tujuh persen dan kami yakin bisa mencapainya,” ujarnya.

Hal itu kata Lukita, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mencapai 4,5 persen di 2018. Dengan capaian tersebut lanjutnya, menjadi modal yang sangat kuat bagi BP Batam untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diangka tujuh persen.

October 29, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Badan Pengusahaan (BP) Batam Memberikan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami
BeritaBerita Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam Memberikan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami

written by tjppadm
Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan bantuan kemanusian sebesar Rp102.116.800 untuk korban bencana gempa dan Tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah serta Lombok, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Asep Lili Halilluloh, di Batam, Jumat, mengatakan dana bantuan untuk korban gempa Lombok sebesar Rp44.397.000 dan SG$10.

Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, mengatakan, penggalangan dana tersebut sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap apa yang dirasakan warga Lombok, Palu dan Donggala

“Sementara untuk korban gempa tsunami di Palu dan Donggala senilai Rp57.719.800,” katanya.

Kata Asep, selain uang tunai pihaknya menyumbangkan pakaian layak pakaian dan selimut. Pihaknya berharap bantuan sukarela dari para karyawan BP Batam tersebut dapat meringankan beban para korban.

“Bantuan kita serahkan kepada Ketua LAZIS Muhamadiyah Batam, Prastowo dan akan disampaikan kepada para korban gempa di Lombok, Palu dan Donggala,” ujarnya.

Bantuan tersebut kata Asep, merupakan aksi solidaritas untuk negeri dari seluruh pegawai BP Batam untuk para korban bencana di Indonesia.

“Melalui LAZIS Muhamadiyah Batam, bantuan kemanusiaan akan didistribusikan langsung kepada para korban bencana di Lombok, NTT, Palu dan Donggala,” katanya.

October 23, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Penyitaan Spanduk dan Baleho di Tanjungpinang
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAPolitik

Penyitaan Spanduk dan Baleho di Tanjungpinang

written by tjppadm
Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang menyita sebanyak 80 spanduk dan 15 baliho milik caleg yang melanggar peraturan kampanye.

Selain spanduk dan baliho, Zaini menambahkan Bawaslu Tanjungpinang bersama Satpol Pamong Praja, anggota kepolisian dan petugas dari KPU Tanjungpinang juga menertibkan gambar tempel caleg yang melanggar Surat Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona Alat Peraga Kampanye (APK).

Sejumlah baliho, spanduk dan gambar tempel yang disita tersebut juga melanggar desain, materi dan ukuran APK yang ditetapkan KPU RI.

Caleg maupun pengurus partai harus menaati aturan kampanye, terutama yang berhubungan dengan APK dan pemasangan APK berdasarkan Peraturan KPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye, dan petunjuk teknis KPU RI Nomor 1096/2018 tentang desain, materi dan ukuran APK.

Adapun ketentuan materi dan desain APK pemilu untuk DPR, DPRD kabupaten dan kota memuat lambang, nama dan nomor urut parpol, visi, misi dan program, foto pengurus partai politik, foto tokoh yang melekat pada citra diri parpol.

Sementara untuk DPD, memuat nama, nomor urut calon, visi misi, program, foto calon DPD. Dan tim kampnye harus menyerahkan semua desain tersebut kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

“Harus diperhatikan (ketentuan). Jika ada APK yang sesuai dengan desain dan materi, namun tidak di zona pemasangan APK, maka akan ditertibkan juga,” tutur Zaini yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Tanjungpinang.

“Sehingga diluar desain resmi yang serahkan ke KPU, akan ditertibkan,” tegasnya.

Sebelumnya Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kepri, kemudian mengimbau peserta pemilu agar menurunkan atau menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan tersebut, tetapi karena peserta pemilu tidak mengindahkannya, akhirnya Bawaslu melakukan penertiban.

Menurut dia, pengurus partai dan caleg lerlu memperhatikan bahwa APK hanya boleh dibuat oleh KPU dan Parpol. APK tambahan yang dibuat oleh Parpol, harus sesuai jumlah yang telah disepakati, yaitu untuk parpol tingkat Kota hanya boleh memasang dua baliho perkelurahan, lima spanduk perkelurahan dan tiga umbul-umbul pertitik zona.

Sementara Parpol tingkat provinsi lima baliho perkelurahan, dan spanduk 10 perkelurahan.

Sesuai dengan PKPU 23/2018 Pasal 34 Ayat 1, alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan, termasuk pemasangan APK dimilik perseorangan atau badan swasta yang telah mendapatkan izin, juga harus didalam zona pemasangan APK, sebagaimana dijelaskan pada Ayat 6.

Kemudian pada Pasal 73 Ayat 2 peraturn itu ditegaskab pelaksana kampanye atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang APK selain dalam bentuk dan ukuran, sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat 2 dan Ayat 3, dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 3.

October 22, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Pembangunan Infrastruktur di Kota Batam
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Pembangunan Infrastruktur di Kota Batam

written by tjppadm
Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno menyatakan pihaknya akan memenuhi seluruh usulan anggaran yang disampaikan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Teguh, di Batam, Rabu, mengatakan ada satu hal yang cukup menarik dan menjadi catatan penting pihaknya yang disampaikan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo saat melakukan pertemuan dengan Komisi VI, yaitu menjadikan Kota Batam sebagai hub logistik. Teguh menambahkan, Batam tidak hanya memiliki keunggulan komparatif dari sisi pelabuhan dan Bandara.

“Ini sangat menarik bagi kami, karena bukan hanya menjadi hub logistik nasional tapi juga internasional,” katanya.

Terlebih saat ini seluruh jual beli di Indonesia, mayoritas sudah dilakukan dengan sistem online.

“Selain itu aspek industri perawatan pesawat juga bisa dilakukan di sini dan itu akan mengerakan perekonomian Kota Batam ke depan,” paparnya.

Hal itu lanjutnya dapat diwujudkan apabila ada dukungan secara politik dan secara konkrit dari pemerintah pusat.

Komisi VI kata Teguh, terus mendorong BP Batam untuk terus membangun infrastruktur yang menuju kawasan industri bisa segera diwujudkan.

“Kalau inisiatif jalan tol itu di kementerian PU, kalau masalah usulan anggaran BP Batam akan kami penuhi seluruhnya,” ujarnya

Pihaknya saat ini sedang membahas usulan tambahan anggaran BP Batam sekitar Rp225 miliar untuk pengembangan infrastruktur dari Bandara Hang Nadim menuju kawasan industri dan pelabuhan.

“Sekarang lagi kita dibicarakan dengan kementerian keuangan dan itu pasti akan dilihat kemampuan pemerintah bisa dipenuhi atau tidak,” katanya.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya melakukan diskusi pengembangan industri di Kota Batam.

“Dukungan dari komisi VI sangat luar biasa, baik dalam rangka anggaran kebijakan maupun kerangka kebijakan,” katanya.

Lukita mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai sinkroniasi kebijakan BP Batam dengan pemerintah pusat.

Terkait anggaran, Lukita menyampaikan Komisi VI sudah menyetujui penambahan anggaran BP Batam Rp340 miliar. Sehingga anggaran mereka diestimasikan mencapai Rp1,8 trilun. Lukita menambahkan PNBP BP Batam di 2018, sekitar Rp1,2 triliun dan tahun depan targetnya naik 15 persen dari tahun 2018.

October 12, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
KPU Batam Periksa Data Pemilihan Ganda
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAPemerintah dan MasyarakatPolitik

KPU Batam Periksa Data Pemilihan Ganda

written by tjppadm
Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau mencermati 47.808 data pemilih ganda yang tercatat di dua atau lebih tempat pemungutan suara di dalam kota dan luar daerah itu.
Berdasarkan data KPU RI, total data pemilih ganda di Batam sebanyak 47.808 orang. Sebanyak 35.924 pemilih ganda di antaranya karena tercatat di dua TPS yang berbeda di dalam kota.

Zaki memerinci, data ganda di Kecamatan Batam Kota sebanyak 7.412 orang, Sagulung sebanyak 6.502 orang, Lubukbaja sebanyak 4.111 orang, Sekupang sebanyak 3.748 orang, Bengkong sebanyak 3.106 orang, Batuampar sebanyak 3.079 orang, Batuaji sebanyak 2.572 orang, Nongsa sebanyak 2.053 orang, Seibeduk sebanyak 1.893 orang, Belakangpadang sebanyak 532 orang, Galang sebanyak 471 orang, dan Bulang sebanyak 445 orang.

“Pencermatan akan dilakukan secara berjenjang, baik oleh panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun di tingkat KPU Kota Batam,” katanya.

Pencermatan di tingkat PPK tersebut akan melibatkan parpol dan panwaslu kecamatan untuk bersama-sama membersihkan data ganda.

Zaki melanjutkan, dari hasil pencermatan dan penyempurnaan tersebut, selanjutnya akan disusun dalam DPTHP-1 pada tanggal 29 Oktober s.d. 3 November di tingkat kelurahan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 1 s.d. 6 November 2018.

Dari rekapitulasi tingkat kecamatan ini, kemudian akan dilakukan sinkronisasi dengan partai politik dan Bawaslu pada tanggap 4 sampai 10 November 2018. Rekapitulasi DPTHP-1 tingkat Kota Batam akan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 November 2018.

Awalnya, dalam rapat pleno penetapan DPT tingkat KPU Batam pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus sebanyak 638.170 orang. Jumlah itu kemudian menyusut 12 orang pada pleno di tingkat KPU Kepri pada tanggal 30 Agustus menjadi 638.158 orang.

Pada rapat pleno DPT hasil perbaikan, jumlah pemilih Batam berkurang 8.490 orang menjadi 629.668 pemilih dan 2.923 TPS.

October 10, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Evaluasi Tambang Timah Karimun
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Evaluasi Tambang Timah Karimun

written by tjppadm
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto memerintahkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi keberadaan tambang timah di sekitar Kabupaten Karimun.
Ia mengemukakan sistem pertambangan harus diatur secara bijak, berkeadilan, dan mengedepankan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Penataan kawasan tambang juga wajib didahului dengan hasil analisis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.

“Evaluasi perlu dilakukan agar tambang tidak kemudian berdampak negatif pada ekosistem di laut dan nelayan,” kata Isdianto di Tanjungpinang, Selasa.

“Kami mengikuti perkembangan pertambangan timah di Karimun maupun Lingga. Kami akan menginstruksikan agar penambangan ini tidak mengganggu aktivitas nelayan, dan tidak mematikan ekosistem laut,” ucapnya, yang juga berasal dari Karimun.

Isdianto mengemukakan laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dirawat dan dilestarikan. Karena itu, pemerintah berkewajiban mengelola dan memanfaatkan laut secara maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada di dalamnya.

Ia juga merasa miris dengan kondisi nelayan di sejumlah pulau yang terdampak aktivitas penambangan. Apalagi setelah mendengar kompensasi nelayan hanya sekitar Rp100.000/keluarga, yang diterima setiap bulan. Padahal seharusnya nelayan dilindungi sehingga dapat menangkap ikan secara maksimal.

“Tentu informasi itu mengagetkan. Kami akan menggali informasi dari nelayan itu secara mendalam untuk mengambil langkah selanjutnya. Nelayan harus dilindungi,” tegasnya.

Sebelumnya, Razi, salah seorang nelayan di Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Karimun, mengatakan, ada perusahaan tambang yang meminta ijin untuk beroperasi di sekitar perairan tempat nelayan menangkap ikan.

“Kalau bisa seluruh nelayan kompak, tolak. Dampak buruknya lebih besar bagi kehidupan kami, dibanding kompensasi yang diberikan,” ucap Razi.

Perusahaan yang melobi nelayan itu yakni PT Karimun Mining. Perusahaan ini telah berulang kali beroperasi di sekitar perairan Kecamatan Ungar.

Kompensasi yang diberikan kepada setiap keluarga nelayan hanya sekitar Rp100.000/bulan. Namun tidak setiap bulan diberikan, meskipun nilai kompensasi itu relatif rendah dibanding dengan kerusakan biota laut yang mengakibatkan nelayan kesulitan menangkap ikan.

“Lebih dari lima tahun lalu sudah beroperasi. Perusahaan ini beroperasi tidak lama, kemudian tutup, dan buka lagi,” ujarnya.

Razi mengatakan belum ada kesepakatan antara nelayan dengan perusahaan itu. Namun ada nelayan yang menginginkan agar kompensasi yang lama yang belum dibayar harus dibayar karena itu sudah disepakati.

October 9, 2018 0 comment
1 Facebook Twitter Google + Pinterest
wilayah rawan pemilu
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Lingga Masuk Ke dalam Wilayah Rawan Pemilu 2019

written by tjppadm
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lingga merilis indeks kerawanan Pemilihan Umum yang menempatkan Kabupaten Lingga berada di posisi ke empat Kepri, menyusul Bintan di posisi pertama, Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Posisi tersebut ditentukan dengan empat indikator yakni konteks sosial politik keamanan 39,29 persen, otoritas penyelenggara pemilu 43,98 persen, penyelenggara negara 41,84 persen, relasi kuasa di tingkat lokal 30,00 persen.
Indeks kerawanan pemilu adalah potensi gangguan dan hambatan proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. Dalam konteks pemilu serentak 2019 ini Bawaslu melakukan perbandingan tingkat kerawanan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Dari hasil pertemuan kami, dengan beberapa stakholder dan penyelenggara pemilu untuk IKP kita di posisi empat, sementara nomor satu adalah Bintan,” kata Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga Ardi Aulia, kepada Antara, Minggu.

Sementara, dimensi IKP penyelenggara yang bebas dan adil, hak pilih 54,55 persen, kampanye 58,33 persen, pelaksana pemungutan suara 43,33 persen, ajudikasi keberatan pemilu 37,50 persen, pengawasan pemilu 43,75 persen. Dimensi IKP kontestasi, hak politik terkait gender 50,00 persen, representasi minoritas 100 persen, proses pencalonan 43,48 persen. Terakhir partisipasi, partisipasi pemilin 39,47 persen, partisipasi partai 51,35 persen, partisipasi kandidat 40,00 persen, dan partisipasi publik 42,86 persen.

“Rilis IKP ini kita sampaikan untuk memacu kita dalam rangka pencegahan dini, pada pelaksanaan pemilu yang masih delapan bulan ke depan,” sebutnya.

Hasil survei ini mengalami kenaikan dari saat Pemilu 2015 yang menempatkan Kabupaten Lingga di posisi keenam dengan tingkat kerawanan 2,05, atau cukup rawan terjadi pelanggaran pemilu.

October 8, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Wali Kota Batam Mempertanyakan Larangan Menambah Guru Honor Mulai Tahun Ini
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAPemerintah dan MasyarakatPendidikan

Wali Kota Batam Mempertanyakan Larangan Menambah Guru Honor Mulai Tahun Ini

written by tjppadm

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mempertanyakan larangan menambah guru honor mulai tahun ini.

Menurut Wali Kota Batam Muhammad Rud , kebijakan tidak menambah guru honor tahun ini sulit diterapkan di Batam karena kota itu masih akan terus menambah sekolah baru demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penambahan sekolah baru harus sejalan dengan penambahan guru. Tidak mungkin mengoptimalkan tenaga yang sudah ada karena proses belajar mengajar tidak akan optimal.

Bila sekolah tidak ada guru, kata dia, proses belajar mengajar akan berhenti.

Ia juga meminta menteri menerbitkan surat edaran terkait dengan kebijakan itu sehingga tidak sekadar mengeluarkan larangan.

“Karena saya yang akan dihakimi masyarakat. Kalau ada surat edarannya, atau jawaban surat, itu yang akan saya berikan kepada masyarakat. Ini kebijakan pusat,” kata dia.

Sebenarnya, kata dia, pemerintah memiliki hak diskresi, mengabaikan kebijakan pemerintah pusat, bila memang tidak sesuai kalau diterapkan di daerah.

October 4, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Peralihan Penggunaan Bahan Bakar Gas Setelah Elpiji Dalam Industri Batam
BeritaBerita BatamBerita LainBERITA UTAMA

Peralihan Penggunaan Bahan Bakar Gas Setelah Elpiji Dalam Industri Batam

written by tjppadm
Industri pembuatan katup untuk tujuan ekspor di Kota Batam Kepulauan Riau, PT Tomoe Valve Batam, beralih menggunakan bahan bakar gas bumi dari sebelumnya elpiji. PGN bersama Tomoe menandatangani kontrak dengan komitmen pasokan gas bumi sebesar 350-1.750 MMBtu per bulan.

“Dengan penggunaan gas PGN, perusahaan berorientasi ekspor dengan pasar Asia Pasifik itu mengklaim menghemat ongkos produksi sampai dengan 40 persen per bulan dibanding bahan bakar sebelumnya,” kata Rahmat.

Menurut dia, bertambahnya konsumen baru segmen industri itu, seiring dengan tawaran layanan dengan harga kompetitif serta nilai efisiensi yang optimal.

“Sebelumnya mereka menggunakan LPG,” kata dia.

Dia menyatakan manajemen Tomoe berharap langkah konversi bahan bakar dari LPG ke gas bumi pasokan PGN melalui layanan Sinergi 360, bisa menambah benefit jangka panjang.

“Hal ini membuktikan bahwa harga gas bumi PGN masih kompetitif di pasaran, selain itu bagi perusahaan akan menikmati selisih harga yang signifikan dari biaya energi mereka,” kata Rachmat.

Beberapa keuntungan yang ditawarkan kepada pengguna gas bumi antara lain stabilitas pasokan, tarif kompetitif, serta kepastian harga.

“Karena ada poin-poin kontrak yang mengaturnya,” jelas Rachmat.

Dengan acuan yang tetap, pelaku industri terhindar dari fluktuasi pasar sekaligus meniadakan risiko kelangkaan.

“Ini penting buat pelaku industri, karena mereka secara jelas bisa menghitung anggaran belanja perusahaan dalam satu periode,” kata dia.

Selain itu, konsumsi gas bumi dari PGN masih lebih hemat dibandingkan bahan bakar lainnya.

“Dalam rentang 1 tahun, perusahaan bisa menghemat hampir setengah dari biaya bahan bakar karena mengkonversi LPG,” kata Rachmat.

Penggunaan gas bumi juga lebih hemat, ramah lingkungan dan aman karena minim risiko kebakaran. Sementara itu, kontrak dengan Tomoe menambah daftar panjang konsumen industri yang menjadi mitra PGN pada tahun ini. Beberapa bulan lalu, terdapat 3 perusahaan industri besar yang juga meminta pasokan energi dari PGN.

Perusahaan itu antara lain PT Hiruta Kogyo Indonesia yang mempunyai pabrik di Karawang dan Pasuruan, PT Alexindo dengan basis produksi di Karawang, dan PT Serba Gurih Indonesia (SGI) di Pasuruan.

October 3, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Newer Posts
Older Posts