Top Posts
Home Berita Batam
Category

Berita Batam

Penetapan UMK Provinsi Batam
BeritaBerita BatamPemerintah dan Masyarakat

Penetapan UMK Kota Batam

written by tjppadm

UMK Kota Batam 2019 sebesar besar Rp3.806.358, sudah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Penetapan UMK Batam dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana Gubernur dapat menetapkan UMK, serta sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut. Gubernur Kepulauan Riau kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang  penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Kepri tahun 2019.

Dengan rincian, UMK Bintan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.1256 Tanggal 21 November Tahun 2018 sebesar Rp3.362.561/bulan. UMK Tanjungpinang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1257 Tanggal 21 November Tahun 2018, sebesar Rp2.771.172/bulan. UMK Karimun ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1259 Tanggal 21 November Tahun 2018, sebesar Rp3.074.281/bulan.

Selanjutnya, UMK Lingga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1260 Tanggal 21 November Tahun 2018, sebesar Rp2.798.102/bulan. UMK Natuna ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1261 Tanggal 21 November 2018 Tahun 2018, sebesar Rp2.863.308 bulan. UMK Anambas ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1262 Tanggal 21 November Tahun 2018, sebesar Rp3.168.439/bulan.

“Untuk UMP Kepulauan Riau tahun 2019 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1186 Tahun 2018 tgl 30 Oktober 2018, sebesar Rp2.769.754/bulan,” imbuhnya.

Sementara, Kadisnaker Provinsi Kepri Tagor Napitupulu menyampaikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) di atas, diberlakukan hanya bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk yang di atas 1 (satu) tahun, dikatakan Tagor, terlebih dahulu harus dilakukan melalui musyawarah dan perundingan antara Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama Pengusaha dengan sebaik-baiknya, dan dituangkan dalam ketentuan struktur dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.

November 23, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
UU Provinsi Kepulauan Harus Segera Disahkan
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

UU Provinsi Kepulauan Harus Segera Disahkan

written by tjppadm

Pemerintah Kepulauan Riau mendesak Pemerintah Pusat segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Wakil Gubernur Kepri Isdianto di Tanjungpinang, Rabu mengatakan, UU Provinsi Kepulauan bertujuan agar mendorong pemerintah daerah lebuh kreatif dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea. Ia menambahkan salah satu sumber pendapatan daerah yakni dana bagi hasil, yang sampai sekarang dihitung berdasarkan luas daratan.

Salah satu perjuangan pemerintah provinsi kepulauan yakni pembagian dana bagi hasil berdasarkan luas lautan.

“Dana bagi hasil itu `given`, diatur oleh pusat. Pemda hanya menerimanya. Tentu ini menjadi persoalan ketika dihitung berdasarkan luas daratan,” ujarnya, yang diusung Partai Demokrat.

Saat ini, kata Hotman, Pemprov Kepri mendapat dana bagi hasil sebesar Rp900 miliar. Sumber pendapatan lainnya yang ditransfer dari pusat seperti cukai rokok sekitar Rp100 miliar.

Jika perhitungan dana bagi hasil migas tidak dihitung berdasarkan luas daratan, ia berpendapat dana bagi hasil bisa meningkat 100 persen.

“

November 22, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
https://gyazo.com/246fd4a980a1499cc2ae3755ebae462d
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Informasi Rekrutmen Anggota Satpol PP di Kabupaten Lingga Belum Menjadi Informasi Resmi

written by tjppadm
Informasi rekrutmen Anggota Satpol PP di Kabupaten Lingga belum menjadi informasi resmi, Hal itu disampaikan menyusul beredarnya salinan draf rekrutmen di kalangan masyarakat oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga Abdul Kadi.
ika nanti memang ada perekrutan, maka Satpol PP Kabupaten Lingga akan menginformasikannya secara resmi melalui kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga dan melalui siaran Radio Bunda Tanah Melayu milik Pemerintah Kabupaten Lingga.
“Wacana itu memang ada, baru sebatas draf dan masih harus kita ajukan ke Bupati, kita juga telusuri kenapa draf tersebut bisa beredar luas,” kata Abdul Kadir kepada Antara, di Lingga, Kamis (15/11).

Kebocoran draf tersebut, menurut Rudi tidak semestinya terjadi. Dia menyarankan agar dinas atau OPD  lebih teliti dalam memberikan kepercayaan kepada bawahannya agar program-program atau kegiatan-kegiatan yang masih berbentuk draf tidak dengan mudah beredar dan menimbulkan kesimpangsiuran.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabid Penegakan perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Lingga Febrizal Taufik. Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan informasi terkait beredarnya rancangan formasi tersebut.

“Belum ada pengumuman itu hanya draf, dan belum sampai ke Bupati, kita juga heran ini bisa beredar,” ujarnya.

Dihubungi terpisah mantan Staf Khusus Bidang Hukum dan Pemerintahan Bupati Lingga Rudi Purwonugroho menyayangkan bocornya draf tersebut. Karena saat ini banyak masyarakat Lingga yang benar-benar ingin mengabdi di pemerintahan Kabupaten Lingga meskipun hanya hanya menjadi pegawai tidak tetap.

November 16, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Rapat Pleno KPU Batam Menetapkan DPTHP-2 sebanyak 676.479 Pemilih
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Rapat Pleno KPU Batam Menetapkan DPTHP-2 sebanyak 676.479 Pemilih

written by tjppadm

Dari hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Batam, Rabu kemarin. Menetapkan DPTHP-2 sebanyak 676.479 pemilih.

Perubahan daftar pemilih tetap itu berdasarkan beberapa hal, di antaranya pendaftaran pemilih baru yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPTHP-1 dan verifikasi data dari KPU RI.

Ia menyatakan puluhan ribu masyarakat mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang didirikan KPU di 64 kelurahan sepanjang 1-28 Oktober 2018, yang kemudian diakomodir oleh KPU.

Selain penambahan pemilih dari posko GMHP yang tersebar di 64 kelurahan se-Kota Batam, ada juga masyarakat yang mendaftar sebagai pemilih melalui aplikasi yang disiapkan KPU.

Data baru yang masuk itu, diolah dan disandingkan dengan data yang lama, untuk menghindari pemilih ganda. KPU juga mencoret 18.917 pemilih dari DPTHP karena dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ketua KPU belum memastikan DPTHP2 yang ditetapkan sebagai daftar pemilih akhir yang digunakan untuk Pemilu 2019, menunggu petunjuk dari KPU RI.

Dalam kesempatan itu, ia bercerita penetapan DPTHP2 Kota Batam sempat ditunda selama sehari, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Batam, akibat masalah administrasi perhitungan pemilih di Kecamatan Batuaji dan Kecamatan Sekupang.

“Ada kesalahan administrasi yang ditemukan Bawaslu di Batuaji dan Sekupang karena dinilai tidak memenuhi standar pleno. Bawaslu bersepakat mengeluarkan rekomendasi penundaan hingga hari ini,” kata dia.

Sementara itu, rapat pleno penetapan DPTHP2 relatif berjalan lancar tanpa protes dari Bawaslu dan perwakilan partai peserta Pemilu.

November 15, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Mudah-mudahan akan segera tuntas, persoalannya hanya karena ada beberapa guru yang mengalami kenaikan pangkat di bulan Oktober tadi, sehingga harus diperbarui datanya," ungkap Junaidi.
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Tunjangan Sertifikasi Belum Juga diterima Guru di Lingga

written by tjppadm

Beberapa tenaga pendidik di Kabupaten Lingga yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, menjelang tutup tahun 2018 ini belum menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2005.

Tunjangan sertifikasi adalah tunjangan tambahan diluar gaji pokok, bagi guru yang telah melakukan ujian dan sejumlah tes untuk dinyatakan sebagai guru yang telah dilakukan sertifkasi.

“Ada beberapa guru yang menginformasikan kepada saya, mereka belum menerima sertifikasi dari bulan Juli sampai September tahun ini, dan seharusnya ini sudah bisa dibayar,” kata mantan staf khusus Bupati Lingga Rudi Purwonugroho.

Menurut Rudi Purwonugroho yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lingga, yang bermitra dengan Dinas Pendidikan mengaku, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut tidak semestinya terjadi, apalagi ini sudah menjelang tutup buku untuk tahun 2018.

Ditambahkannya dampak dari keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi yang memang sudah menjadi hak bagi, guru-guru ini tidak semestinya terjadi karena kondisi ini akan berdampak pada kinerja guru dan konsentrasi dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswi di sekolah.

“Seharusnya tidak ada masalah, karena sumber anggarannya dari APBN yang di transfer ke APBD. Mudah-mudahan akan segera tuntas, persoalannya hanya karena ada beberapa guru yang mengalami kenaikan pangkat di bulan Oktober tadi, sehingga harus diperbarui datanya,” ungkap Junaidi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Djunaidi Adjam mengatakan tidak ada kendala dalam pencairan anggaran untuk dana sertifikasi guru tersebut, hanya saja ada sekitar 36 orang guru yang masih menunggu update data dari pemerintah pusat.

“

November 14, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepri tahun 2018
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepri tahun 2018

written by tjppadm

Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menegaskan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepri tahun 2018.

Sebagaimana data yang dirilis oleh BPS pusat. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam lima besar sebagai provinsi dengan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi se Indonesia, yaitu sebesar 7,12 persen.

Menurut BPS, Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi mencapai 8,52 persen, diikuti Jawa Barat 8,17 persen, Maluku 7,27 persen, Kepri 7,12 persen dan Sulawesi Utara 6,86 persen.

Nurdin menyatakan, saat ini Pemprov Kepri terus mendorong berbagai investasi, pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta membangun infrastruktur dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi pekerja lokal atau pemuda tempatan.

“Kita akan menciptakan ikilm investasi yang sehat dan mudah bagi para investor yang akan menginvestasikan uangnya di Kepri. Dengan begitu geliat sektor ekonomi dan pembangunan dapat terwujud dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Nurdin mengimbau generasi muda agar berani mengubah pola pikir mereka untuk mulai berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja, bukan lagi mencari atau menunggu kerja. Apalagi bercita-cita menjadi tenaga honorer atau PNS.

“Provinsi Kepri memiliki begitu banyak potensi usaha. Jika anak-anak muda hanya menunggu dan tidak memanfaatkannya dengan baik, maka potensi pengangguran akan terus meningkat,” imbuhnya.

November 13, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Karena Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia, 4 Gudang Distributor Mainan di Segel
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAHukum

Karena Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia, 4 Gudang Distributor Mainan di Segel

written by tjppadm

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menyegel empat gudang distributor mainan impor dan produksi dalam negeri yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu penyebabnya adalah Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga banyak barang-barang yang masuk tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Keempat distributor tersebut lanjutnya, tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Menurut Veri, dari hasil temuan mainan anak-anak yang diproduksi di dalam negeri sudah mengikuti ketentuan, hanya saja produk mainan impor masa penggunaan SNI-nya sudah kadaluarsa sejak 2007.

“Mainan ini banyak yang tidak memenuhi K3L yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup,” katanya saat meninjau ke salah satu gudang distributor yang berada di kawasan, Batuampar, Kamis (8/11).

Veri menambahkan, penertiban tersebut dilakukan berdasarkan Permen Perindustrian Nomor 24 tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI mainan secara wajib, sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 55 tahun 2013 tentang perubahan Permen Nomor 24 tahun tentang pemberlakuan SNI mainan secara wajib dalam rangka perlindungan konsumen.

“Mereka juga tidak dapat memperlihatkan dokumen impor dan tindakan yang kita lakukan adalah memasang PPNS_PK Line dan menyegel toko serta gudang yang menyimpan produk mainan yang itdak sesuai ketentuan,” paparnya.

Kata Veri, pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mainan yang tidak memiliki SNI tersebut dan apabila mengandung bahan-bahan berbahaya akan langsung dimusnahkan.

“Mereka melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ancamannya hukuman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar

Distributor mainan impor PT JMP di pergudangan Union, Sujipto, mengaku tidak mengetahui adanya ketentuan SNI yang dikeluarkan Kemendag.

November 12, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Polres Tanjungpinang Masih Memburu 2 Pencurin Uang Seorang Petinggi Partai Demokrat
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Polres Tanjungpinang Masih Memburu 2 Pencurin Uang Seorang Petinggi Partai Demokrat

written by tjppadm
Polres Tanjungpinang masih memburu dua pencuri uang senilai Rp130 juta milik Remon, salah seorang petinggi Partai Demokrat Kepulauan Riau. Kedua pelaku yang kini berstatus buron itu diketahui bernama Feri dan Oleng. Keduanya diketahui sedang berada di Kota Palembang.

Feri dan Oleng diketahui sebagai otak pencurian uang senilai Rp130 juta milik Remon yang terjadi di Komplek Ruko D’Green, KM 8 Tanjungpinang pada 18 Oktober 2018 lalu.

Saat menjalankan aksinya pelaku memanfaatkan jaringan mereka yang berada di Tanjungpinang, yaitu Roni dan Ria Kusnandar.

“Roni dan Ria Kusnadar telah dibekuk jajaran Mapolres Tanjungpinang dan Polsek Bukit Bestari,” ucapnya.

Lebih lanjut Ucok memaparkan, Ria (48 tahun), warga Jalan Ganet Tanjungpinang ditangkap di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Minggu tanggal 21 Oktober 2018. Kemudian disusul Roni (39 tahun) yang dibekuk di kampung halamannya di Jember, Jawa Timur pada 24 Oktober 2018.

“Ria Kusnandar bertugas membawa mobil, sedangkan Roni turut membantu mengambil uang di dalam mobil korban. Feri dan Oleng yang mengatur strateginya,” jelas Ucok.

Terkait kasus ini, polisi juga mengamankan BES, pria 43 tahun, warga Gesek, Toaapaya Bintan. Yang bersangkutan turut diamankan karena telah melakukan pertolongan jahat dengan membantu mengantarkan Ria Kusnandar ke pelabuhan Tanjung Uban hingga berhasil melarikan diri ke Batam.

Menurut Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwihatmoko Wiraseno menjelaskan, aksi para pelaku ini telah direncanakan sejak sebulan sebelumnya.

“Mereka menargetkan nasabah bank yang mengambil uang dalam jumlah besar, lalu mengikutinya, dan kemudian melakukan aksinya di lokasi yang dianggap aman,” tuturnya.

Ketiga pelaku yang telah diamankan polisi mengakui perbuatannya. Menurut Ria, uang yang berhasil mereka curi dibagi berdasarkan peran. Dia dan Roni masing-masing mendapat Rp30 juta. Sedangkan sisanya diambil Feri dan Oleng.

November 9, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
BeritaBerita BatamBERITA UTAMA

Jumlah Penumpang Pesawat di Kepulauan Riau Menurun

written by tjppadm

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang pesawat mendarat di sejumlah bandara di Kepri dengan rute domestik pada September 2018 sebanyak 250.492 orang, turun 2,79 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 257.679 orang.

Sementara sebanyak 209.016 orang pada September 2018 berangkat dari bandara di Kepri menuju berbagai daerah di Indonesia. Penumpang yang berangkat melalui bandara di Kepri saat itu turun 9,56 persen dibandingkan Agustus 2018 yang mencapai 231.098 orang.

“Jumlah penumpang yang berangkat pada September 2018 turun 7,24 persen bila dibandingkan September 2017 yang mencapai 225.318 orang,” ujarnya.

Zulkipli mengemukakan penumpang angkutan udara internasional yang datang ke Kepri pada September 2018 mencapai 12.062 orang. Angka ini tercatat lebih tinggi 484,68 persen dibandingkan dengan keadaan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 2.063 orang.

Sementara itu, selama September 2018 ada sebanyak 2.098 orang yang berangkat ke luar negeri melalui bandara di Kepri. Jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat turun 72,60 persen dari Agustus 2018 yang mencapai 7.656 orang.

“Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, terjadi penurunan 12,18 persen, di mana jumlah penumpang angkutan udara internasional yang berangkat pada September 2017 mencapai 2.389 orang,” ucapnya.

Dari kondisi itu, menurut dia jumlah penumpang angkutan udara di Kepri selama September 2018 didominasi oleh penumpang penerbangan domestik yang datang sebesar 52,88 persen. Sedangkan yang terendah adalah jumlah penumpang penerbangan internasional yang berangkat sebesar 0,44 persen dari total seluruh penumpang angkutan udara.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara baik domestik dan internasional mengalami penurunan sekitar 4,98 persen dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan September 2017 juga terjadi penurunan sebesar 5,69 persen yakni dari 502.250 orang menjadi 473.668 orang di September 2018.

November 5, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Batam Berpotensi Menjadi Penghubung Ekonomi Asia Pasifik
Berita BatamPemerintah dan Masyarakat

Batam Berpotensi Menjadi Penghubung Ekonomi Asia Pasifik

written by tjppadm

Kota Batam, Provinsi Kepri diharapkan bisa menghubungkan atau menjadi penghubung benua Asia dan Pasific terutama dari sektor ekonomi. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pihaknya ingin Kota Batam tidak hanya terdepan dari sisi lokasi saja. Namun harus terdepan dalam hal pembangunan ekonomi.

“Dengan lokasi yang strategis, Batam memiliki potensi yang sangat besar dan kita ingin menjadi yang terdepan bukan dari sisi lokasi saja, tapi juga lainnya terutama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Kata Lukita, pada kepemimpinannya saat ini Dewan Kawasan (DK) mengharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat didongkrak pada angka tujuh persen.

Hal itu lanjutnya, merupakan tantangan dan bisa dicapai apabila seluruh stakeholder di Provinsi Kepri, pemerintah pusat dan Pemkot Batam bersatu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki kota industri tersebut.

“Kami terus bertekad untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tumbuh tujuh persen dan kami yakin bisa mencapainya,” ujarnya.

Hal itu kata Lukita, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mencapai 4,5 persen di 2018. Dengan capaian tersebut lanjutnya, menjadi modal yang sangat kuat bagi BP Batam untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diangka tujuh persen.

October 29, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Badan Pengusahaan (BP) Batam Memberikan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami
BeritaBerita Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam Memberikan Bantuan untuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami

written by tjppadm
Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan bantuan kemanusian sebesar Rp102.116.800 untuk korban bencana gempa dan Tsunami di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah serta Lombok, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam, Asep Lili Halilluloh, di Batam, Jumat, mengatakan dana bantuan untuk korban gempa Lombok sebesar Rp44.397.000 dan SG$10.

Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, mengatakan, penggalangan dana tersebut sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap apa yang dirasakan warga Lombok, Palu dan Donggala

“Sementara untuk korban gempa tsunami di Palu dan Donggala senilai Rp57.719.800,” katanya.

Kata Asep, selain uang tunai pihaknya menyumbangkan pakaian layak pakaian dan selimut. Pihaknya berharap bantuan sukarela dari para karyawan BP Batam tersebut dapat meringankan beban para korban.

“Bantuan kita serahkan kepada Ketua LAZIS Muhamadiyah Batam, Prastowo dan akan disampaikan kepada para korban gempa di Lombok, Palu dan Donggala,” ujarnya.

Bantuan tersebut kata Asep, merupakan aksi solidaritas untuk negeri dari seluruh pegawai BP Batam untuk para korban bencana di Indonesia.

“Melalui LAZIS Muhamadiyah Batam, bantuan kemanusiaan akan didistribusikan langsung kepada para korban bencana di Lombok, NTT, Palu dan Donggala,” katanya.

October 23, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Penyitaan Spanduk dan Baleho di Tanjungpinang
BeritaBerita BatamBERITA UTAMAPolitik

Penyitaan Spanduk dan Baleho di Tanjungpinang

written by tjppadm
Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang menyita sebanyak 80 spanduk dan 15 baliho milik caleg yang melanggar peraturan kampanye.

Selain spanduk dan baliho, Zaini menambahkan Bawaslu Tanjungpinang bersama Satpol Pamong Praja, anggota kepolisian dan petugas dari KPU Tanjungpinang juga menertibkan gambar tempel caleg yang melanggar Surat Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona Alat Peraga Kampanye (APK).

Sejumlah baliho, spanduk dan gambar tempel yang disita tersebut juga melanggar desain, materi dan ukuran APK yang ditetapkan KPU RI.

Caleg maupun pengurus partai harus menaati aturan kampanye, terutama yang berhubungan dengan APK dan pemasangan APK berdasarkan Peraturan KPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye, dan petunjuk teknis KPU RI Nomor 1096/2018 tentang desain, materi dan ukuran APK.

Adapun ketentuan materi dan desain APK pemilu untuk DPR, DPRD kabupaten dan kota memuat lambang, nama dan nomor urut parpol, visi, misi dan program, foto pengurus partai politik, foto tokoh yang melekat pada citra diri parpol.

Sementara untuk DPD, memuat nama, nomor urut calon, visi misi, program, foto calon DPD. Dan tim kampnye harus menyerahkan semua desain tersebut kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

“Harus diperhatikan (ketentuan). Jika ada APK yang sesuai dengan desain dan materi, namun tidak di zona pemasangan APK, maka akan ditertibkan juga,” tutur Zaini yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Tanjungpinang.

“Sehingga diluar desain resmi yang serahkan ke KPU, akan ditertibkan,” tegasnya.

Sebelumnya Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kepri, kemudian mengimbau peserta pemilu agar menurunkan atau menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan tersebut, tetapi karena peserta pemilu tidak mengindahkannya, akhirnya Bawaslu melakukan penertiban.

Menurut dia, pengurus partai dan caleg lerlu memperhatikan bahwa APK hanya boleh dibuat oleh KPU dan Parpol. APK tambahan yang dibuat oleh Parpol, harus sesuai jumlah yang telah disepakati, yaitu untuk parpol tingkat Kota hanya boleh memasang dua baliho perkelurahan, lima spanduk perkelurahan dan tiga umbul-umbul pertitik zona.

Sementara Parpol tingkat provinsi lima baliho perkelurahan, dan spanduk 10 perkelurahan.

Sesuai dengan PKPU 23/2018 Pasal 34 Ayat 1, alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan, termasuk pemasangan APK dimilik perseorangan atau badan swasta yang telah mendapatkan izin, juga harus didalam zona pemasangan APK, sebagaimana dijelaskan pada Ayat 6.

Kemudian pada Pasal 73 Ayat 2 peraturn itu ditegaskab pelaksana kampanye atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang APK selain dalam bentuk dan ukuran, sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat 2 dan Ayat 3, dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 3.

October 22, 2018 0 comment
0 Facebook Twitter Google + Pinterest
Newer Posts
Older Posts