Arjal : Kepri Peringkat 15 Keterbukaan Publik Nasional
Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengkritiki kinerja pemerintah yang tertutup dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di Kepri dinilai belum blak-blakan memaparkan program kerja ke publik, padahal APBD merupakan milik
dan untuk publik.
Tanjungpinang – Ketua KI Kepri Arifuddin Jalil menyampaikan, kinerja pemerintah di Kepri merosot. Dari peringkat keterbukaan publik nasional, Kepri berada di peringkat 15. Padahal tahun lalu, Kepri bertengger di peringkat 8 nasional.
Menurut pria yang akrab di-sapa Arjal, sejauh ini pemerintah banyak menebar pesona melalui papan reklame yang menampilkan sosok pemimpin. Namun, pemerintah belum transparan mengenai program-program kerja yang bersumber dari ABPD ke publik.
”Belum ada iktikad baik pemerintah soal transparansi publik,” ujar Arjal kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (30/12).
Sebagai contoh jika pemerintah belum transparan dalam penggunaan APBD. APBD yang merupakan milik publik, sudah seharusnya diketahui publik.