Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan tidak akan memasukkan pendapatan dari labuh jangkar dalam Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

“Tidak, tidak akan (retribusi labuh jangkar) dimasukkan lagi, takut meleset lagi,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun seusai mengikuti rapat paripurna Rancangan Perda APBD Perubahan tahun 2018 di Kantor DPRD Kepri, Selasa.

Retribusi labuh jangkar yang tidak terealisasi sejak tahun 2017-2018 ini menjadi salah satu penyebab Kepri mengalami defisit anggaran tahun 2018.

Dinas Perhubungan Kepri memasukkan retribusi labuh jangkar sekitar Rp60 miliar ke dalam APBD Kepri, namun tidak terealisasi karena masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami akan lebih berhati-hati dalam membahas anggaran agar pendapatan atau penerimaan mencapai target, sehingga sesuai dengan belanja,” ucap Gubernur.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kepri, Naharudin, mengatakan, tahun ini Kepri mengalami defisit anggaran sebesar Rp345 miliar tahun 2018.

Pemprov Kepri terpaksa menunda pembayaran kepada pihak kontraktor lantaran terjadi defisit anggaran pada tahun ini.